Rintik hujan di musim winter, pukul satu siang itu. Usai memarkir
mobil, saya melangkah menuju KJRI Perth, menunaikan tugas sebagai warga
negara hari ini, mencoblos. Alangkah kagetnya saya, ada beberapa orang
bule melakukan kampanye mendukung separatisme Papua di depan gedung
KJRI, diawasi dua orang polisi Australia.
Mereka membawa
bendera bintang kejora, menuntut referendum dan membawa poster bertulis
NO PRABOWO. Mereka memanggil saya dan meminta saya memilih pasangan no.
urut 2 dan mengatakan Prabowo adalah kriminal, brutal, penjahat dan
orang berbahaya. Jangan dipilih.
Tersentak, dalam hati saya
berkata, “Apa urusan kalian mengurus urusan domestik negara saya?
Bukankah hanya kampanye sosmed satu-satunya yang dibolehkan saat ini?”
Sambil membatin saya melangkah menuju tempat pencoblosan di halaman
parkir KJRI. Menunaikan tugas saya, mencoblos. Usai mencoblos dan
bercengkrama dengan home staffs KJRI, saya pamit kepada Pak Konjen dan
berniat pulang.
Di luar pagar, pihak pendemo memanggil dan
memberikan saya brosur-brosur separatisme. Maka saat itu spontan saya
bertanya, “Kenapa kalian berkampanye menyuruh kami memilih Jok**i dan
melakukan kampanyi hitam terhadap Prabowo? Kalian tahu tidak, 1 minggu
sebelum pemilihan, pemerintah Indonesia menetapkan ini sebagai minggu
tenang. Kalian mestinya tidak melakukan hal ini, karena ini sangat tidak
etis.”
Seorang wanita, berkulit putih, membantah, “kami berhak
berkampanye karena kami adalah negara demokratis yang bebas, dan kami
tidak terikat sama sekali dengan peraturan Indonesia”, arogan wanita itu
menjawab.
Jawab saya, “Okay, berarti kalian warga negara
Australia tidak bisa menghargai negara kami. Kalau kalian mau demo, itu
bukan urusan saya. Tapi kalau kalian melakukan kampanye hitam terhadap
salah satu calon presiden RI yang sah (legitimate), apalagi di minggu
tenang, maka itu artinya anda melanggar urusan domestik negara kami.”
“Tapi kami tidak mau negara dipimpin oleh seorang pembunuh dan pelanggar HAM yang jahat”, timpal temannya, masih ngotot. “
"Apa kalian yang lebih tahu tentang pemimpin kami dibandingkan rakyat
Indonesia sendiri? Kalian lihat, di Mahkamah Internasional, yang
dijatuhi vonis sebagai pelanggar HAM bukan Prabowo tapi mantan Panglima
TNI. Dan orangnya juga tidak berada di kubu Prabowo. Justru Prabowo
itu jenderal yang sangat memperhatikan kemanusiaan. Dalam operasi
pembebasan sandera asing dari UK dan Belanda, yang ditawan di Mapenduma,
anda lihat di youtube. Lihat betapa Prabowo sangat peduli dengan
keselamatan nyawa setiap manusia. Tidak hanya nyawa sandera, tapi juga
nyawa para penyandera. Karena bagi Prabowo, setiap manusia punya ibu dan
keluarga yang membutuhkan dan menyayangi mereka, seperti juga kalian”,
saya masih mencoba bersabar menjelaskan kepada mereka.
“Tapi
hingga kini di Papua tetap terjadi pembunuhan oleh tentara terhadap
rakyat Papua. Dan, mereka tetap hidup dalam kemiskinan yang parah”,
seolah tak mau kalah, wanita berlogat Australia yang kental itu terus
mempertahankan argumentasinya.
“Kalian dengar ya baik-baik.
Sekitar tanggal 7 Juni lalu, tentara Indonesia dibunuh saat patroli di
Papua oleh pasukan separatisme. Lalu, TNI melakukan penangkapan, dan
dalam proses baku tembak menelan korban pimpinan separatisme. Yang
terjadi tidak hanya kriminal tapi juga melanggar kedaulatan negara. Apa
membunuh tentara yang bertugas bukan aksi pelanggaran Ham?", gugat
saya.
“Dan kenapa kalian orang Australia mengurusi
urusan domestik Indonesia, sedang kalian sendiri menyimpan banyak
masalah dengan penduduk asli disini, bangsa Aborigin. Bandingkan, di
Papua, kami menempatkan saudara-saudara
Papua kami sebagai gubernur, anggota parlemen, dan di jabatan-jabatan
strategis negara lainnya. Setidaknya, saudara Papua kami selalu ada
yang menjadi menteri dalam kabinet yang dibentuk Presiden kami. Apa
kalian melakukan hal itu terhadap kaum Aborigin disini?”, agak naik nada
bicara saya kali ini.
“Dan, kalian tahu tidak, anggaran
daerah Papua sekarang ini sangat besar, bahkan dibandingkan provinsi
lainnya. Itu terjadi sejak Papua mendapatkan status otonomi khusus.
Kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, rakyat dan pemerintah daerah
Papua, yang kekuasaannya dipegang orang Papua asli. Dan, kesejahteraan
rakyat secara keseluruhan semakin diperhatikan pemerintah RI saat ini.
Jadi lebih baik kalian mengurus urusan domestik negeri kalian sendiri!”.
tutup saya tegas.
Lalu saya meninggalkan mereka yang terdiam.
Dalam hati saya berkata, “untung waktu mencoblos tadi, saya tidak
mengikuti apa yang kalian mau. Karena saya ingin NKRI selamanya utuh!”.
Prayudhi Azwar
Perth, 6 Juli 2014
