Jokowi, Pertaruhan Terakhir Jusuf Wanandi

Jusuf Wanandi

By A.m. Panjaitan

Artikel ini untuk menanggapi kisruh quick count akibat pernyataan kemenangan prematur kubu Jokowi-JK yang menurut saya membuat situasi politik memasuki level berbahaya. Oleh karena itu bila artikel ini tidak ada perkembangan lain maka tulisan ini akan menjadi tulisan terakhir saya di Kompasiana yang sesungguhnya.

Dukungan resmi harian The Jakarta Post yang dikendalikan CSIS kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla membuktikan kebenaran analisa saya bahwa sosok misterius di belakang berbagai peristiwa yang melontarkan karir Jokowi dari Walikota Solo hingga menjadi capres dalam dua tahun, termasuk kedatangan agen CSIS bernama Agus Widjojo atas perintah Luhut Panjaitan yang belakangan ketiganya mendirikan usaha misterius tahun 2008 adalah CSIS, lembaga tanki pemikir (think tank) yang didirikan agen CIA bernama Pater Beek itu. Tentu saja dukungan purnawirawan jenderal klik Moerdani yang dekat dengan CSIS, antara lain Sutiyoso; Fachrul Razi; Ryamizard Ryacudu; Agum Gumelar; AM Hendropriyono; anak Theo Syafei (Andi Widjojanto); Agus Widjojo, Fahmi Idris; Luhut Binsar Panjaitan; Tyasno Sudarto; Soebagyo HS; Wiranto; TB Silalahi; TB Hasanuddin dll kepada pencapresan Jokowi-Jusuf Kalla semakin memperlihatkan kuatnya kendali CSIS mencengkram Jokowi.

Pemimpin CSIS adalah orang-orang yang telah berhasil memenangkan Perpera di Papua hingga masuk menjadi propinsi di Indonesia serta sukses memenangkan Golkar pada pemilu pertama di masa Orde Baru padahal kala itu masih banyak partai politik besar peninggalan Orde Lama. Jadi bisa dibilang mengolah strategi jitu guna memenangkan plebisit seperti pemilu memang keahlian CSIS yang pernah mereka gunakan untuk memenangkan Golkar selama puluhan tahun.

Tapi mengapa CSIS memilih Jokowi sebagai capres Indonesia? Apakah karena Jokowi pemimpin terbaik yang dimiliki negara ini? Dilihat dari Laporan Audit BPK terhadap Pengelolaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, Jokowi jelas adalah pemimpin yang sangat buruk sebab BPK menemukan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi, aset Jakarta merosot dari Rp. 342trilyun menjadi Rp. 331trilyun; BPK juga menemukan ada 86 transaksi tidak wajar yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 1,54trilyun; kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp. 95,01miliar dan 3E (tidak efektif, tidak efisien dan tidak ekonomis) menyebabkan kerugian sebesar Rp. 23,13miliar. Selain itu banyak dari realisasi belanja APBD DKI Jakarta itu yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban.

Selanjutnya ICW menemukan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum tepat sasaran karena dari total 405ribu siswa penerima KJP tahun 2013, sedikitnya 19,4% bukan pihak yang berhak menerima bantuan atau salah sasaran. Permasalahan yang sama terjadi saat Jokowi menjabat Walikota Solo yang berdasarkan kesaksian Wahyu Nugroho, konsultan yang mengerjakan sistem Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS) bahwa terdapat kecurangan pada BPMKS karena siswa tidak mampu hanya berjumlah 65ribu orang, namun data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Solo kepada dirinya ada 110ribu siswa, itupun banyak nama siswa ganda dan nama siswa fiktif, sehingga merugikan daerah sekitar Rp. 12,4miliar.

Temuan BPK di atas belum termasuk fakta bahwa salah satu buah kebijakan Jokowi selaku Gubernur DKI adalah dalam setahun utang luar negeri Pemprov DKI menumpuk untuk sekedar membiayai mega proyek pencitraan Jokowi yang hari ini semuanya mangkrak sebesar Rp. 75trilyun yang mana Rp. 35trilyun adalah untuk impor 656 unit Bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dari China yang karatan dan gampang rusak itu; dan proyek Mass Rapit Transit yang berutang kepada pemerintah Jepang, pembangunan monorel dan pengerukan 13 kali/sungai. Yang lebih parah Jokowi telah menetapkan Rencana Induk Metropolitan Priority Area (MPA) hingga 2020 dengan biaya 1,4trilyun yen atau Rp. 394trilyun dengan sumber utangan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Selain itu selama debat capres berlangsung terlihat dari jawaban-jawaban Jokowi bahwa dia tidak menguasai masalah, asal bunyi, dan atas hal ini Hatta Taliwang, Direktur Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta menyimpulkan bahwa rakyat Indonesia telah disuguhkan calon pemimpin yang tidak kapabel memimpin Indonesia dan tertipu karena Jokowi tidak mempunyai kemampuan menjadi presiden. Contoh jawaban asal bunyi tersebut adalah berupa program andalan Jokowi untuk mengadakan drone yang hanya bisa dioperasikan dengan satelit sedangkan satu-satunya satelit Indonesia adalah milik Indosat yang dijual murah pada zaman Presiden Megawati sebesar Rp. 5trilyun padahal sekarang bernilai Rp. 100trilyun.

Majalah Time sendiri mengatakan bahwa Jokowi bukan pemimpin yang bagus-bagus amat http://time.com/105650/indonesias-obama-is-actually-nothing-of-the-sort/. Jadi sudah cukup jelas bahwa Jokowi sebenarnya bukan seorang pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang bijaksana dan tidak memiliki kecakapan atau kompetensi mengurus negara ini. Kalau demikian mengapa CSIS dan pemimpinnya Jusuf Wanandi memajukan Jokowi sebagai capres untuk memimpin negeri ini? George Junus Aditjondro, saudara seperguruan Wanandi bersaudara (Markus, Jusuf, Sofyan) di Kasebul dalam artikel berjudul: CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan LB Moerdani, memberi petunjuk kriteria orang yang digunakan oleh CSIS:

"[CSIS] memilih bukan orang terbagus yang ada untuk jadi kader, tapi orang-orang yang punya cacat atau kekurangan, (orang yang ketahuan korup, punya skandal, bekas pemberontak, mereka yang ingin kuasa, ingin jabatan, ingin kaya cepat, dan sebagainya). Orang-orang demikian mudah diatur..."

Benar, CSIS, Jusuf dan Sofyan Wanandi serta The Jakarta Post mendukung Jokowi bukan karena dia pemimpin terbaik negara ini, tapi justru karena Jokowi adalah manusia rakus jabatan dan rakus harta tapi tidak memiliki kemampuan yang memadai sehingga mudah dikendalikan oleh CSIS. Bagaimanapun filosofi CSIS yang terkenal adalah "Kuda boleh berganti, tapi jokinya harus tetap," yang berarti presiden boleh berganti namun pengendali mereka harus tetap yaitu CSIS. Singkatnya Jokowi adalah pemimpin boneka yaitu capres boneka CSIS, atau meminjam istilah CSIS sendiri, Jokowi adalah kuda tunggangan CSIS untuk menguasai Republik Indonesia.

Keberadaan CSIS menjelaskan alasan dana kampanye Jokowi yang seperti tidak ada habisnya sebab dia memperoleh dukungan ratusan cukong-cukong terkaya di negeri ini. Darimana datangnya keajaiban para cukong berbondong mendukung Jokowi yang tidak memiliki prestasi apapun dan tidak punya kemampuan itu? tentu saja hal tersebut berkat jasa Sofyan Wanandi yang adalah pemimpin para cukong Indonesia sejak masa Orde Baru sebab dia adalah juru bicara Yayasan Prasetya Mulya dan pada masa reformasi dia adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Contoh kampanye extravagan ala Jokowi yang menunjukan dana kampanye luar biasa melimpah: pembuatan dan menyiarkan iklan ilegal Bintang Toejoeh di seluruh televisi Indonesia; memakai pesawat pribadi untuk pergi ke luar Jakarta; pemasangan iklan di Facebook sebesar Rp. 8miliar/hari sejak Maret 2014 sampai hari ini; pemasangan iklan dan banyak website buatan Jasmev di semua website milik google (google plus, adsense google, youtube dll) sebesar Rp. 40miliar/hari; memodifikasi mesin pencarian demi menimbun berita negatif tentang Jokowi; menyewa 200 artis untuk konser akbar di Gelora Senayan; menyewa Kartika Djoemadi dari PT Spindoctors Indonesia untuk membentuk dan memelihara pasukan dunia maya bernama Jasmev dari 2012 sampai sekarang; menyewa konsultan politik yang menyamar sebagai lembaga survei seperti Saiful Mujani (SMRC), Eep Saefulloh Fatah (Pollmark), Denny JA dan Kuskridho Ambardi (LSI), Burhanuddin Muhtadi (Indikator Politik Indonesia), Hasan Batupahat (Cyrus Network) dll.

Keberadaan CSIS, dalang kerusuhan Malari, penjajahan Timor Leste hingga Kerusuhan 13-14 Mei 1998 menjelaskan alasan psywar dan operasi intelijen digunakan secara masif demi memastikan kemenangan Jokowi-JK, dengan contoh teranyar adalah psywar terhadap Prabowo-Hatta melalui lembagai survei pendukung Jokowi-JK (SMRC, LSI, Cyrus Network), Metro TV, dan Jasmev untuk menggiring legitimasi hasil "quick count" yang mereka lemparkan ke publik sebagai kebenaran sementara hasil real count dari Prabowo-Hatta adalah salah, termasuk mengolok-ngolok TVOne yang menyiarkan hasil quick count versi kubu Prabowo-Hatta. Terakhir melalui pemimpin survei bayaran/konsultan politik bernama Burhanuddin Muhtadi dengan pongah berani mengatakan bahwa bila KPU mengalahkan Jokowi-JK maka hasil tersebut pasti salah.

Hebat dan jumawa sekali pasukan Jokowi-JK, padahal pencetus metode quick count pada Pemilu 1997, yaitu mantan peneliti LP3ES, Agung Prihatna menemukan kejanggalan quick count versi Jokowi-JK yang telah menjadikan Jokowi sebagai Presiden versi Quick Count tersebut, antara lain:

Pertama: pada awal Juli 2014 sudah mulai keluar pernyataan dari pihak Jokowi-JK bahwa ada indikasi kecurangan.

Kedua: pada masa tenang ada tiga lembaga survei, yaitu: Charta Politica, SMRC, LSI yang pimpinannya secara terbuka berafiliasi ke capres nomor urut 2, mengumumkan Jokowi-JK unggul 3 persen dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Ketiga: pada hari pemilihan, kelompok lembaga survei seperti CSIS-Cyrus Network bersama-sama mengeluarkan hasil exit poll yang menyatakan capres nomor urut 2 unggul 3 persen dari capres nomor urut 1. Bahwa saat ini pertama kalinya ada pihak mengklaim kemenangan berdasarkan hasil quick count yang data masuk baru mencapai 70 persen.

Menurut Agung, untuk menyampaikan informasi sampel dari daerah pelosok Papua, Medan, Sumatra, dan pulau lainnya butuh waktu sekitar satu s.d. tiga jam untuk melaporkan melalui pesan singkat (SMS) di area on spot. Hal itu mengingat tidak semua daerah zona sampling terdapat sinyal operator telepon selular.

Pertanyaan terakhir, mengapa Jusuf Wanandi dan CSIS jor-joran memastikan kemenangan Jokowi-JK? Jawabannya ada pada kalimat penutup otobiografi Jusuf Wanandi berjudul Shades of Grey pada halaman 287, yang dikutip berikut:

"Like Sofjan, I still carry my mission in life, even in retirement. I still want to understand the issues, to meet new people, to learn new things and to somehow make things better. I have a few years left in me; I have not finished yet"

Jusuf Wanandi memang cukup pintar untuk tidak menyebut secara gamblang misi hidup yang dia maksud, tapi sekarang sudah cukup jelas bahwa misi hidup terakhir bagi Jusuf Wanandi adalah menghalangi kenaikan Prabowo Subianto yang pada akhir 80an sampai 90an pernah menghancurkan impian kelompok CSIS dan Benny Moerdani untuk mendeislamisasi Indonesia dan menguasai NKRI. Pernyataan ini bukan omong kosong, sebab George Junus Aditjondro pernah mengeluarkan sebuah kesimpulan bahwa Wanandi bersaudara adalah ekstrem kanan:

"So, in a nutshell, Jusuf Wanandi and the two brothers about whom I have enough knowledge, Sofyan Wanandi and Markus Wanandi, are certainly not democrats, but rather three of the most effective destroyers of democracy in Indonesia (apart from the military and many other civilian anti-democrats). They are very right wing, they have certainly approved if not supported the anti-leftist purge in Indonesia in 1965-1966, and unlike some others of that generation, are still very proud of that 'achievement,'
then they also showed their very anti-Muslim attitude, by destroying the original Muslim parties and thereby had to destroy also the Christian political parties, and then they played a very important role in crushing nationalist feelings among the West Papuan and the Maubere peoples."

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/02/11/0071.html

Mengenai apakah Wanandi bersaudara dan CSIS akan memperoleh keinginan mereka dan memenangkan pertaruhan membawa capres tunggangan ke kursi presiden tentu harus menunggu pengumuman KPU dan (mungkin) putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian saya cukup puas sebab seandainya Jokowi-Jusuf Kalla menang, namun kemenangan tersebut sama sekali tidak muda diperoleh sebab CSIS harus mengeluarkan semua kemampuan, daya dan upaya sampai titik penghabisan dengan mempertaruhkan semua modal mereka walaupun perhitungan awal CSIS bisa menang mudah dan tebal melalui politisasi kasus 1998, tapi ternyata hanya sebagian rakyat Indonesia yang tertipu oleh ilusi CSIS.

Apapun hasil pilpres 2014, yang jelas setelah pilpres usai semua informasi rahasia terkait perbuatan CSIS di masa lalu dari Malari sampai penciptaan sosok Jokowi akan dibuka lebar bagi rakyat Indonesia dan akan ada upaya hukum membubarkan CSIS serta membawa keluarga Wanandi ke meja hijau.  

SUMBER

Baca Selanjutnya

Pelajaran Sejarah dan Politik untuk Joko Anwar

By A.m. Panjaitan 

Awalnya saya tidak berniat membuat tulisan hanya karena seorang sutradara tanpa magnum opus bernama Joko Anwar menyatakan kegeramannya atas berita "Prabowo mengatakan pemilik The Jakarta Post brengsek," karena dengan Joko Anwar tanpa kroscek langsung "geram" saja sudah menunjukan tingkat intelektual yang bersangkutan. Tapi setelah dipikir lagi saya kuatir bila para penggemar Joko Anwar mengira bahwa idolanya benar dan Prabowo salah, maka dari itu terpaksa saya membuat tulisan ini.

Pertama tentu harus dijawab apakah Prabowo menyebut pemilik The Jakarta Post adalah orang brengsek atau kata tidak pantas lainnya? Di bawah ini adalah kalimat lengkap Prabowo yang saat itu diucapkan sambil tertawa:

"Aduh udah deh, The Jakarta Post itu jahat. Pemilik The Jakarta Post Sofyan Wanandi itu jahat. Coba gimana gak jahat, kita bantah gak dimuat. Saya pernah buat artikel yg saya tulis sendiri tidak dimuat, ada orang sy yg nulis juga juga tdk diturunkan,"

Silakan lihat sendiri rekamannya: https://www.youtube.com/watch?v=PAM3wVX1kPs

Apakah keluar kata "brengsek"? Tidak. Kalau begitu apakah ada kata yang tidak pantas atau kasar keluar dari mulut Prabowo? Sama sekali tidak.

Kedua, apakah pernyataan Prabowo bahwa pemilik The Jakarta Post yaitu Sofyan Wanandi jahat dapat dibenarkan? Di bawah ini adalah beberapa "prestasi" dari pemilik The Jakarta Post yaitu Jusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi:

- Menurut Jenderal Soemitro Jusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi adalah konseptor dalam jaringan Opsusnya Ali Moertopo dan donatur dana kepada kelompok Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan islam (GUPPI) yang tidak lain adalah massa perusuh tidak dikenal pada peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) yang digarap di kantor CSIS. Sebelum terjadinya Malari, Sofyan Wanandi sering mondar-mandir ke kantor GUPPI dan menurut keterangan Roy Simanjuntak yang mengorganisir tukang becak yang kemudian ikut merusuh, Sofyan mengatakan kepadanya bahwa bila ada apa-apa sebut saja nama Soedjono dan Ali Moertopo (Massa Misterius Malari, Tempo, halaman 62-63). Bukti Jusuf Wanandi adalah orang Opsus diungkap Wikileaks:

"6. ASIDE FROM MURTONO, HOWEVER, ALI MURTOPO AND OPSUS SEEM TO HAVE DONE RATHER WELL. NUMBER TWO MAN (MARTONO) HAS LONG BEEN KNOWN AS OPSUS MAN IN OLD KOSGORO ORGANIZATION. JUSUF WANANDI (LIM BIAN KIE) HAS KEY POSITION HEADING LIST OF SECRETARIES ORGANIZED ACCCORDING TO FUNCTION, AND OPSUS STALWARTS DOMINATE AT THIS WORKING LEVEL."

https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1973JAKART10795_b.html

- Yusuf Wanandi, dan Sofyan Wanandi adalah perancang utama penyerbuan dan okupasi Indonesia di Timor Timur selama puluhan tahun, sedangkan saudara mereka Markus Wanandi bertugas "menghancurkan" Gereja Katolik setempat guna memuluskan okupasi Indonesia. CSIS dan Wanandi bersaudara juga perancang usaha untuk menghilangkan pengaruh Islam dari Indonesia yang antara lain menyebabkan peristiwa Tanjung Priok. CSIA dan Benny Moerdani membantai secara kejam banyak penduduk Timor Timur dan kemudian mengeruk uang dari lokasi jajahan Indonesia tersebut, dan uang dari Timor Timur digunakan untuk membiayai operasi-operasi politik LB Moerdani dan CSIS (George Junus Aditjondro, CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan LB Moerdani).

- Kesaksian George Junus Aditjondro tentang Wanandi bersaudara antara lain:

"...So, in a nutshell, Jusuf Wanandi and the two brothers about whom I have enough knowledge, Sofyan Wanandi and Markus Wanandi, are certainly not democrats, but rather three of the most effective destroyers of democracy in Indonesia (apart from the military and many other civilian anti-democrats). They are very right wing, they have certainly approved if not supported the anti-leftist purge in Indonesia in 1965-1966, and unlike some others of that generation, are still very proud of that 'achievement,' then they also showed their very anti-Muslim attitude, by destroying the original Muslim parties and thereby had to destroy also the Christian political parties, and then they played a very important role in crushing nationalist feelings among the West Papuan and the Maubere peoples..."

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/02/11/0071.html

- Nama Sofyan Wanandi kembali disebut karena dia menghadiri rapat di rumah Fahmi Idris saat Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani alias LB Moerdani menguraikan rencananya untuk menjatuhkan Presiden Soeharto melalui aksi massa yang "mengejar orang cina dan gereja," Rapat ini adalah untuk pertama kalinya LB Moerdani mengungkap rencana revolusi yang kelak menjadi Kerusuhan 13-14 Mei 1998 (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316). Kerusuhan 13-14 Mei 1998 sendiri dikendalikan oleh LB Moerdani dari Hotel Ria Diani, Cibogo, kawasan Puncak Bogor dengan perusuh adalah orang-orang sipil yang dilatih oleh Benny di kawasan Gunung Salak, Bogor. (Tabloid Adil edisi No.46, 19-25 Agustus 1998).

- Sudah bukan rahasia bahwa Sofyan Wanandi adalah penyandang dana Kongres PDI di Medan yang menurunkan Megawati untuk diganti dengan Dr. Soerjadi yang melahirkan peristiwa kudatuli. Masalahnya dari buku Otobiografi Politik RO Tambunan: Membela Demokrasi dan tulisan dari Rachmawati Soekarnoputri: Membongkar Hubungan Mega dan Orba di Harian Rakyat Merdeka 31 Juli 2002 dan 1 Agustus 2002 terungkap fakta bahwa kudatuli adalah bagian dari politik dizolimi alias play victim yang dirancang oleh LB Moerdani bekerja sama dengan Megawati, dan Dr. Soerjadi, dengan tujuan menaikan seseorang dari keluarga Soekarno untuk menandingi Presiden Soeharto. Sofyan Wanandi tentu saja adalah bagian inner circle LB Moerdani di CSIS sehingga dia terlibat kudatuli.

- Nama Jusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi juga disebut dalam dokumen-dokumen yang ditemukan di lokasi ledakan di tanah tinggi tanggal 18 Januari 1998 yang menyebut bahwa mereka berdua mendanai gerakan revolusi berdarah untuk menjatuhkan presiden Soeharto. Bunyi email tersebut adalah sebagai berikut:

"Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex [Widya Siregar] bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Jusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya."

Adapun dokumen lainnya adalah notulen berisi pertemuan “kelompok pro demokrasi” yang berlangsung di Leuwiliang, Bogor, 14 Januari 1998 yang dihadiri oleh 19 aktivis mewakili 9 organisasi terdiri dari kelompok senior dan kelompok junior yang sedang merencanakan revolusi di Indonesia. Adapun yang dimaksud sebagai kelompok senior adalah sebagai berikut:

Pertama, CSIS yang bertugas membuat analisis dan menyusun konsep perencanaan aktivitas ke depan.

Kedua, kekuatan militer yang diwakili oleh Benny Moerdani.

Ketiga, kekuatan massa yang pro Megawati Soekarnoputri.

Keempat, kekuatan ekonomi yang dalam hal ini diwakili oleh Sofjan Wanandi dan Yusuf Wanandi.

Sumber: Majalah Gatra edisi 31 Januari 1998

- Sofyan Wanandi adalah orang yang memulai salah satu pembusukan karakter paling keji terhadap Prabowo ketika diwawancara Adam Schwarz mengatakan Prabowo pernah bilang akan mengusir semua orang cina sekalipun hal itu akan membuat ekonomi Indonesia muncur 20-30 tahun tapi 14 tahun setelah rumor tersebut merasuk ke sumsum rakyat Indonesia atau tahun 2012, barulah Sofyan Wanandi membantah bahwa ia pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu dengan alasan "jurnalis salah paham."

http://gresnews.com/mobile/berita/Politik/936197-mungkinkah-ini-pelencengan-sejarah-98-sofyan-wanandi-bantah-tuding-prabowo-berencana-usir-etnis-tionghoa

- Sofyan Wanandi pernah memprovokasi Prabowo untuk mengangkat senjata dan melawan Presiden Soeharto tapi ditolak mentah-mentah oleh Prabowo. (Lee Kuan Yew, From Third World to First).

Ketiga, dari kesaksian jurnalis asing di The Jakarta Post bernama Bill Tarrant terungkap bahwa The Jakarta Post adalah bagian integral dari rencana CSIS (Jusuf Wanandi, Sofyan Wannadi, dan LB Moerdani) untuk memprovokasi agar terjadi revolusi berdarah di Indonesia sesuai pembicaraan di rumah Fahmi Idris dengan tujuan menjatuhkan presiden Soeharto yang telah mengusir CSIS dari dunia politik Indonesia karena CSIS ketahuan belangnya. Lebih jauh lagi melalui tangan Raymond Toruan dan Susanto Pudjomartono, The Jakarta Post adalah donatur utama "gerakan mahasiswa 1998" dan banyak aksi selama 1998 dilahirkan dari kantor mereka yang tidak lain adalah markas besar "gerakan mahasiswa 1998". (Bill Tarrant, Reporting Indonesia).

Melihat fakta-fakta dan bukti-bukti di atas maka kita bisa sampai kesimpulan bahwa Prabowo menyebut "jahat" kepada Sofyan Wanandi dan pemilik The Jakarta Post sebenarnya adalah masih terlalu sangat sopan dan memberi muka kepada mereka. 

SUMBER

Baca Selanjutnya

AKANKAH KITA BIARKAN NEGERI INI KEMBALI DIKUASAI ASING MELAUI ANTEK-ANTEKNYA?

By Bunda Elina

Jika Anda sudah membaca postingan Saya, "Benang Merah .....The Art Of War".

Kita juga perlu menyegarkan kembali ingatan kita tentang sejarah politik ekonomi masa lalu. Setelah memperoleh gambaran akan adanya benang merah konspirasi global kunjungan BC, psywar media dan serangan ke Gaza. Sekarang mungkin Anda bertanya kenapa, metrotv, tribune, kompas group, tempo group dan pasukan media (cetak dan online) yang berafilisi dengan group ini begitu semangat mendewakan calon sebelah dan habis habisan membulli Pak Prabowo Subianto. Plus bangun persepsi kemenangan dengan segala cara.

Kita tahu siapa pemilik media itu sebenarnya. Silahkan googling. Diantaranya,, pemilik/pemegang saham media media itu James Riyady putra Muchtar Riyady, Antony Salim putra Liem Siu Liong, dan Sofyan Wanandi.

Apa pula benang merahnya dengan konglomerat hitam pengemplang BLBI dan kepentingannya dengan AS corporate (include perusahaan multinasionall milik warga AS keturunan Yahudi) yang menguasai tambang dan migas kita.

Mereka lakukan segala cara sebenarnya untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan ekonnominya di negeri kita. Untuk itulah, mereka perlu Presiden boneka. Karena mereka dengan sekutunya Tiongkok dan Jepang memang secara ekonomi sudah "menjajah" kita.

Jelasnya, mari kita telusuri rekam jejak salah satu katalis mereka, Sofyan Wanandi.

Oo Siapa Dia?
Sofyan Wanandi adalah salah satu pendiri CSIS, kemudian bersama Ali Murtopo (penasehat militer) dan Sujono Humardani (penasehat ekonomi) Pak Harto kebijakan ekonomi yang diolah di CSIS dan diopersikan melalui para menteri yang dikenal kelompok mafia barkeley. Mereka diduga adalah kepanjangan tangan kepentingan AS. Dan CSIS bentukan Sofyan Wuanandi CS sebagai lembaga think thangnya.

Siapa Mafia Barkeley?
Tim ekonomi yang menjadi arsitek orde baru.
Pemimpin tidak resmi dari kelompok ini ialah Widjojo Nitisastro
Para anggotanya antara lain Emil Salim, Ali Wardhana, J.B. Soemarlin, Dorodjat K, Prof. Sumarlin, Prof. Soebroto, Prof. Sadli, Prof. Ali Wardana, Prof. Emil Salim). Mereka diyakini ekonom-para menteri kepanjangan kepentingan AS; Mereka patut diduga orang-orang yg paling bertanggung jawab atas segala kekacauan ekonomi dan politik dimasa orde baru. Merekalah yang membidani lahirnya konglomerat hitam pengemplang BLBI. Di lain pihak kesenjangan ekonomi semakin parah.

Sa'at Pak Harto menyadari telah memelihara anak harimau yang setelah kuat hendak menerkam "soft kudeta" dengan berbagai konspirasi. Dengan teguh Pak Harto di kawal ummat Islam sekuat tenaga mengembalikan jati diri ekonomi-politik bangsa. Merombak formasi para pembantunya, Menolak setiap wapres yang disodorkan kelompok ini, memperkuat Ummat Islam dengan restu mendirikan ICMI dll. Mengizikan anak-anaknya menjadi pengusaha untuk imbangi kekuatan ekonomi konglo taipan yang waktu itu ditentang mereka dengan tuduhan KKN, hingga terahir mengangkat Pak Habibie sebagai Wapres. Memuncaklah kemarahan mereka. Dibuat skenario untuk melumpuhkan kekuasaan Pak Harto. Caranya, buat ekonomi Indonesia bangkrut. Soros borong dollar, konglo hitam larikan assetnya, ngeplang hutang dan distribusi sembako yang telah dikuasainya dibuat langka. PHK dan kesulitan ekonomi di mana mana. Mereka gagal dengan cara kuasai birokrasi strategis, posisi militer strategis, diplomasi untuk menaklukkan Pak Harto. Lalu mereka lumpuhkan dengan ciptakan tsunami ekonomi. Hanya rakyat yang lapar yang bisa menggerakan massa (pemuda dan mahasiswa).
Upaya reformasi totalnya gagal dan agenda reformasi perlahan terus berjalan.

Kini peluang come back fulll tengah didesign, dengan berbagai cara mereka ingin memperkuat cengkeramanya di bumi pertiwi. Mereka ingin melanjutkan agendanya hingga ke level Presiden RI-nya orang yang bisa mereka kendalikan. Itulah mengapa media mereka begitu masiv menabrak akal sehat meuncuci otak anak negeri.
Lalu apa tindakan Anda sebagai anak bangsa?

SUMBER

Baca Selanjutnya

Tribune Kompas kembali membuat berita bohong.

Nanik S Deyang mantan anggota tim sukses jokowi yang sekarang mendukung prabowo

Tribune (Kompas) kembali membuat berita bohong. Kok betah ya wartawan Tribune itu membuat berita bohong. Dimana nurani seorang wartawan, padahal seorang wartawan itu harus punya kejujuran. Seperti saat hari pencoblosan, mereka tulis " Prabowo Ngamuk Pada Waratawan"...kemarin mereka tulis "Prabowo Marah Pada The Jakarta Post dengan Mengeluarkan kata-Kata Yang Tidak Pantas".
Yg Berita pertama soal Pak Prabowo marah di Hambalang , langsung dibantah oleh wartawan yg di up load fotonya ke youtube oleh temannya, dan wartawati yg disebut dimarahi Pak PS itu malah membantah sendiri kalau Pak PS marah-marah pada wartawan di rumahnya, Hambalang usai pencoblosan.

Oke saya akan cerita apa yg saya lihat yang berkait dengan wartawan The Jakarta Post, semoga nanti anda semua bisa menyimpulkan sendiri, bagaimana sebetulnya berita yg ditulis Tribune tersebut .

Ceritanya begini, kemarin sore sehabis acara deklarasi merah putih di Tugu Proklamasi, Pak PS digiring orangnya ARB, Rizal Malarangeng ke kantornya Freedom Institut. Rizal ternyata membuat ruangan Media Center Prabowo-Hatta , khusus untuk media asing. Saya ulang MEDIA CENTER KHUSUS MEDIA ASING.

Dalam rangka "meresmikan" tempat tersebut, Rizal minta Direktur Media dan Komunikasi Timkamnas, Budi Purnomo, mengundang wartawan asing dari media asing. Jadi acara kemarin sore itu diperuntukkan untuk wartawan dan media ASING, bukan wartawan nasional.

Nah, dalam kesempatan itu hadir sekitar 20 wartawan dari media asing....namun tiba2 wartawan nasional yg habis meliput deklarasi langsung merangsek masuk, meski sebagian tau diri tidak ikut dalam jumpa pers tersebut.

Rizal kemudian memberi kesempatan Pak PS untuk maju ke podium , menyampaikan sedikit pengantar, dan dilanjutkan tanya -jawab semua dalam BAHASA INGGRIS. Setelah menjawab beberapa pertanyaan beberapa wartawan, tiba-tiba seorang wartawan cewek bukan bule mengacungkan tangan. Dia kemudian menyebut dari The Jakarta Postt. Dengan tertawa-tawa...saya ulang lagi dengan tertawa-tawa, dalam bahasa Inggris, PAk PS menolak apapun pertanyaan Jakarta Post, karena menurut Pak PS The Jakarta Post sudah menjadi media partisan. Media yg tidak adil. Si wartawati pun menerima tolakan Pak Prabowo juga tidak merengut tapi juga tertawa-tawa, sambil janji akan memuat apapun jawaban Pak PS, tapi Pak PS lagi-lagi dengan tertawa bilang tdk mau, karena takut dipelintir jawabannya.

Nah usai tanya-jawab, Pak PS menyalami semua wartawan, termasuk wartawati Jakarta Post . SAYA PERSIS BERDIRI DI BELAKANG (ngikuti dari belakang Pak PS), saat menyalami wartawati The Jakarta Post , si wartawati coba mau tanya lagi tapi dalam bahasa Indonesia " Aduh udah deh , The Jakarta Post itu jahat. Pemilik The Jakarta Post Sofyan Wanandi itu jahat. Coba gimana gak jahat, kita bantah gak dimuat. Saya pernah buat artikel yg saya tulis sendiri tidak dimuat, ada orang sy yg nulis juga juga tdk diturunkan," kata Pak PS sambil tertawa, dan berlalu, karena banyak wartawan asing lainnya yg mencegat, dan dari belakang saya bilang .."Ayo pak , sudah Pak, gak usah diladeni , Bapak belum salat Maghrib" . saya mendorong Pak PS dari belakang, kemudian sambil jalan , karena wartawati The Jakarta Post tersebut tetap bertanya maka akhirnya Pak PS nyahuti dan menjawab pertanyaan sang wartawan, yitu mengenai tujuan deklarasi Merah Putih.

Nah, mari kita lihat kejanggalan berita Tribune, dan sopan santunnya sebagai media:

1. Acara tersebut untuk wartawan atau media asing, lalu kalau kemudian Tribun masuk ruangan kemudian membuat berita, dan beritanya tdk sesui fakta, karena faktanya seperti di atas, dan apa yg saya tulis ini bisa dikonfirmasi ke wartawan asing, berarti dia (media dan wartawan Tribune) melakukan kebohongan publik, dan mencuri informasi. Karena sudah tdk diundang ikut jadi penyelundup di antara wrtawan asing, dan membuat berita yg tdk benar. Mengapa kebohongan publik, karena omongan kasar seperti yg ditulis di Tribune itu sama sekali tidak dilontarkan Pak PS. Ingat Pak PS tidak pernah bicara kasar, bicara tegas iya, tapi bicara kasar, sampai seolah kata-katanya tdk layak ditampilkan di media, saya pastikan tidak! Saya jadi pengin tau, wartawan Tribune itu punya rekamannya nggak?

2. The Jakarta Post itu sebetulnya media asing atau media lokal berbahasa Inggris , lalu kalau media tersebut ikut jumpa pers media asing, dan saat Pak PS ditanya tdk mau jawab , salah atau benar? Kan juga sah-saha saja bapak tdk menjawab, lha wong yg diundang media asing.

3. Saat bapak bicara dalam bahasa Indonesia (saat nyalami wartawati The Jakarta Post) , posisi bapak ada di tengah-tegangah wartawan asing, dan saya lihat beberapa orang bukan bule, mungkin wartawan nasional berdiri di belakang . Nah kalau sy yg dekat saja, tidak mendengar Pak PS ngomong kasar, bagaimana wartawan Tribune yg berdiri jauh (karena selain saya yg mengerumuni Pak PS wartawan bule) nulis berita itu kok dengar Pak PS ngomong kasar . INGAT , wartawati dan Pak PS dalam posisi tertawa-tawa. Kalau wartawati The Jakarta Post ini jujur, dia mustinya bisa mengatakan "BOHONG BESAR" atas berita tersebut, tapi apakah mau wartawati The Jakarta Post mau membela Pak PS? Ingat The Jakarta Post selain milik
Sofyan Wanandi, juga milik Kompas dan Tempo, dan anda semua tau bagaimana seikap media tersebut ke Pak PS.
Nah, demikian tulisan ini saya buat, ini bulan puasa, adalah sebuah dosa besar apabila sy melakukan pembohongan atas tulisan ini, dan bila ada yg mengenal wartawan asing, maka apa yg saya tulis ini bisa dikonfirmasikan.
Saya mantan wartawan, meski sy mendukung Pak PS, apapun yg saya katakan bisa dipertangungjawabkan, di hadapan Allah SWT, di hadapan hukum dan masyarakat.

Satu catatan kecil, di perusahaan kami, sema wartawan media dididik tidak bohong itulah sebabnya, meski mereka suka gengsi untuk merekam, maka para Pimred di media kami mewajibkan anak-buahnya untuk merekam, apapun yg dikatakan nara sumber, sehingga semua berita yg disuguhkan bisa dipertangungjawabkan, dan bukan membuat berita dengan cara MENGARANG BEBAS.

Satu catatan lagi, Tribune saat ini juga dilaporkan Fadlizon ke polisi, atas tulisannya mengenai fitnah Fadlizon bagi-bagi duit di Semarang. Padahal kejadian yg sebenarnya, ada orang miskin nyegat Fadlizon saat berjalan, dan Fadli gak tega kemudian memberi uang Rp 150 ribu. Eh di sebelah orang miskin itu ternyata ada pengemis, dan FAdli memberi Rp 100 ribu. Bayangkan kalau apa yg dilakukan Fadli iu dalam rangka money politic, masak memberi uang dalam keadaan terbuka, dan hanya pada dua orang. Itulah yg kemudian yg menjadi dasar Fadlizon, melaporkan Tribune ke Polisi, krn melakukan pencemaran nama baik.

SUMBER

Baca Selanjutnya

Tim Jokowi-JK Tertangkap Lakukan Serangan Fajar

INILAHCOM, Jakarta - Seorang pendukung Jokowi-JK, tertangkap tangan melakukan money politik dan serangan fajar kepada warga. Malam-malam, mereka membagikan Kartu Indonesia Sehat milik pasangan nomor urut 2 ini.

Penangkapan dilakukan oleh relawan Prabowo-Hatta, di Desa Karangjati, Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

"Pelaku bernama Kasmuri, Ketua RT di Krengkeng, Karangjati. Pelaku bersama dua orang temannya kedapatan membagi-bagikan Kartu Indonesia Sehat, dan rencananya akan membagikan sembako ke warga pada Selasa (8/7/2014) malam. Pelaku lantas digiring ke Bawaslu setempat untuk diproses secara hukum," ujar Anggota tim sukses Prabowo Hatta, Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Hasyim, Selasa (8/7/2014) malam.

Menanggapi penangkapan tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PKS Jateng, Hadi Santoso, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan aksi money politic yang dilakukan malam sebelum pemungutan suara tersebut terjadi di sejumlah tempat di Jawa Tengah.

"Informasi dari relawan Prabowo-Hatta di lapangan, money politic tersebut terjadi di beberapa tempat, antara lain Boyolali, Sragen, Karangayar, Banyumas," jelasnya.

Terkait dengan hal tersebut, Hadi mengimbau relawan Prabowo-Hatta untuk tetap waspada hingga penghitungan suara di TPS.

"Segenap kader dan relawan Prabowo-Hatta agar selalu mengamankan basis TPS. Selain itu kami minta penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu, agar proaktif merespon temuan ini. Pelanggaran ini harus ditindak agar tidak menjalar ke wilayah lain," tegasnya.

Hadi, yang juga anggota DPRD Jateng ini, mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergoda dengan berbagai janji.

"Bagi masyarakat Jawa Tengah saya himbau jangan gadaikan bangsa kita dengan selembar uang. Tertangkapnya pelaku money politic ini menunjukkan mereka yang menuduh kita berbuat curang ternyata mereka yang berbuat curang," tandasnya. [gus]

SUMBER

Baca Selanjutnya

Inilah 8 Bukti Asing Dukung Jokowi

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Eksekutif NCID Jajat Nurjaman mengatakan Pemilu Presiden 2014 sarat intervensi asing. Berbagai upaya dilakukan oleh orang asing di Indonesia dan di luar negeri untuk memenangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Termasuk di antaranya adalah melakukan pembunuhan karakter Prabowo Subianto.

“Selama dua bulan terakhir, saya monitor dan terus kumpulkan bukti intervensi asing di Pemilu Presiden 2014. Ini membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah spontanitas, tetapi terkoordinasi dengan baik oleh sebuah kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak ingin Prabowo jadi Presiden RI menggantikan SBY” ungkap Jajat, Selasa (8/7/2014).

Berikut daftar delapan bukti intervensi asing di Pemilu Presiden 2014 yang dikumpulkan oleh NCID:

1) Pernyataan keberpihakan dari Majalah TIME dan Majalah The Economist. Kedua majalah ini secara terbuka mengatakan bahwa Prabowo tidak boleh sampai jadi Presiden RI.

2) Kemunculan penulis asal Amerika Allan Nairn dengan tulisan yang memojokkan Prabowo. Di kalangan diplomat Indonesia, Allan dikenal memiliki rekam jejak menulis berita palsu tentang TNI. Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal mengatakan “dia (Allan Nairn) sejak dulu selalu mencari peluang untuk memecah belah Indonesia.”

3) Adanya intimidasi kepada WNI yang hendak memilih di depan KJRI Perth, Australia oleh WNA yang mengkampanyekan kemerdekaan Papua. Mereka meminta WNI untuk memilih Joko Widodo dan mengatakan hanya orang bodoh yang memilih Prabowo. Tercatat beberapa WNI yang tinggal di Perth melaporkan kejadian ini melalui media sosial.

4) Pernyataan keberpihakan kepada Joko Widodo oleh artis-artis asal Amerika dan Inggris seperti Jason Mraz, Sting dan Akarna, serta bintang porno Vicky Vette. Pengumuman yang dilakukan H-1 menjelang pemilihan dengan penyeragaman agar jelas menunjukkan adanya koordinasi, bukan aksi spontanitas.

5) Kemunculan iklan yang mempromosikan Joko Widodo dan mendiskreditkan Prabowo Subianto di Google, YouTube dan jaringan iklan AdSense. Padahal di situsnya sendiri secara eksplisit Google melarang segala jenis iklan politik untuk ditayangkan di Indonesia.

6) Penutupan secara serentak beberapa akun yang secara terbuka tidak mendukung Joko Widodo, tidak lama setelah pertemuan Joko Widodo dengan direktur politik Twitter Peter Greenberger di Jakarta.

7) Pemberitaan palsu oleh Bloomberg mengenai transaksi saham MNC Group yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Hatta. Pada 20 Juni 2014, Bloomberg mengatakan bahwa Prabowo-Hatta memborong saham MNC Group. Padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi.

8) Pernyataan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake pada 23 Juni 2014. Ia mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Pemerintah RI harus mengusut dugaan kasus HAM Prabowo. Pernyataan terbuka ini memicu reaksi keras dari DPR karena merupakan bukti konkret campur tangan Amerika dalam Pemilu Presiden Indonesia.

Menurut Jajat, intervensi asing yang begitu kentara untuk mengurangi elektabilitas Prabowo justru mengkokohkan keyakinan rakyat Indonesia bahwa Prabowo adalah presiden yang harus dipilih pada 9 Juli 2014.
“Hal ini disebabkan oleh pernyataan legendaris Bung Karno tentang intervensi asing. Bung Karno mengatakan: Ingatlah pesanku, jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti, atau dicacimaki asing karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu” tutup Jajat menirukan Sukarno.

SUMBER

Baca Selanjutnya

Alasan Forum Ulama Haramkan Memilih Jokowi-JK

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) keluarkan maklumat haram untuk memilih pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres mendatang. Alasannya, pasangan itu dianggap meresahkan dan mengancam eksistensi umat Islam. Pasangan itu juga dinilai akan berpotensi menciptakan iklim sentimen keagamaan yang dapat bermuara pada konflik horizontal.

Penilaian itu muncul atas keputusan dan rencana politik yang selama ini telah dinyatakan secara terbuka, baik oleh institusi maupun oleh tim sukses bila pasangan itu berhasil terpilih. FUUI yang selama ini menyatakan bersih dari politik praktis, kini merasa wajib untuk memberikan pandangannya. Pihaknya menyatakan, sikap itu muncul agar umat Islam tidak salah dalam memilih pemimpin.
Putusan maklumat ini diakui telah melalui proses yang panjang. Sejak berdiri pada tahun 2001, FUUI selalu menghindar untuk masuk dalam ranah politik praktis. "Saya perlu pertegas, ini tidak dalam posisi dukung mendukung salah satu calon, kami berkomitmen hanya untuk memikirkan umat, kami bersih dari kepentingan politik praktis," ujar Athian Ali Ketua FUUI, kepada wartawan di Masjid Al-Fajr, Jalan Cijagra, Kota Bandung, Senin (30/6).
Dalam pilpres tahun ini pihaknya mengeluarkan maklumat dalam bentuk istihad syar'i. Hal ini diakuinya untuk membimbing umat Islam agar mereka bisa memilih seuai dengan syariat Islam. Ia juga menyatakan bahwa pernyataan resmi ini dikeluarkan untuk menyelamatkan umat agar tidak mengambil keputusan yang salah.
Athian sendiri mengakui bahwa sangat mungkin maklumat yang dikeluarkan akan terkesan mendukung salah satu calon dan menafikan calon lain. Namun, ia mengklaim bahwa putusan ini murni ditinjau melalui dasar syar'i dan hukum Islam. "Kalau sudah bicara hukum ini tentu saja kita pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT, dunia akhirat," katanya.
Ia menambahkan bahwa sebenarnya secara syar'i, pihaknya tidak melihat sosok ideal pada dua calon presiden. Menurutnya tidak ada satupun calon presiden yang dianggap layak untuk dipilih mewakili umat. Namun, dalam hal ini mereka harus melihat mana yang nilai kerentanannya bagi umat paling rendah.
Ia tidak menafikkan adanya ajakan salah satu pihak Capres agar FUUI memberikan dukungannya. Namun, FUUI tetap menyatakan sampai detik ini tidak pernah tereseret dan tidak ada hubungan dengan salah satu timses manapun. "Kami sedang berusaha memberi kesan bahwa kami tidak mewakili capres manapun, jadi kami nggak ada niatan untuk merapat kepada capres manapun," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa putusan ini dikeluarkan salah satunya berkaitan dengan niat kubu Jokowi-JK untuk memperjuangkan pencabutan ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Larangan Paham Komunisme. Hal itu menurutnya diikuti pula oleh keberpihakan kubu capres nomor dua itu kepada paham yang menurut Syariat Islam sesat, seperti Ahmadiyah, Islam Liberal, dan Syiah.
Pengharaman FUUI ini berangkat pula dari keinginan kubu Jokowi-JK untuk menolak Perda Syariat Islam. Hal ini diangap sebagai bentuk pernyataan terbuka terhadap kebencian pada Syariat Islam. "Karena secara UU No.11 tahun 2011 dan UU Otonomi Daerah sangat memungkinkan lahirnya sebuah Perda yang melindungi adat istiadat di daerah termasuk agama, pandangan, paham dan sebagainya. Seharusnya dihormati karena Islam salah satu dari enam agama yang diakui oleh negara," jelas Athian.

SUMBER

Baca Selanjutnya

Menolak Impor Beras, Ternyata Prabowo Pernah Disemprot JK

CAPRES nomor 1, Prabowo Subianto, mengingatkan kepada rivalnya, Jusuf Kalla (JK), bahwa dirinya pernah mendapat teguran keras akibat sikap menolak impor beras dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). "Serangan" dari Prabowo itu terlontar untuk menjawab pertanyaan dari capres nomor urut 2, Joko Widodo, dalam ajang debat capres-cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu malam (5/7).
Awalnya, Capres nomor 2 bernama beken Jokowi itu mempertanyakan soal impor beras 2,7 juta ton pada 2012. Sementara pada 2008, bisa terjadi swasembada. Dia menanyakan itu kepada Hatta mengingat ia adalah Menko Perekonomian di era SBY-Boediono dan Prabowo sebagai Ketum HKTI.
Menanggapi pertanyaan itu, cawapres Hatta Rajasa, menjawab pertama. Dia tegaskan bahwa kalau melihat data dari tahun 2000 sampai sekarang, Indonesia tidak pernah mengimpor beras jika tidak terjadi krisis pangan atau gangguan yang genting. Meneruskan jawaban Hatta, Prabowo mengatakan, selama bertahun-tahun, ia selaku Ketua Umum HKTI tak bosan mengingatkan pemerintah untuk menghentikan impor beras jika keadaan tidak mendesak.
"Saya selalu ingatkan pemerintah (untuk tidak mengimpor). Tapi Pak JK ingat, waktu itu bapak selaku Ketua Umum Golkar dan saya sebagai anggota Golkar. Bapak pernah menegur saya karena statement saya menolak impor beras," tegasnya.
Merujuk pada pernyataan Prabowo itu, kejadian itu berarti terjadi ketika JK masih menjabat Wakil Presiden RI periode 2004-2009 sekaligus sebagai Ketua Umum Golkar pada periode yang sama. Mendengar pernyataan dari lawan debatnya itu, JK yang duduk di seberang bersama Joko Widodo, tampak hanya tersenyum.
Debat capres-cawapres putaran terakhir digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dan dimulai pukul 20.30 WIB. Tema debat adalah 'Pangan, Energi dan Lingkungan'. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memilih Rektor Universitas Diponegoro, Prof Sudharto P Hadi, Phd, sebagai moderator. Menurut KPU, nama itu sudah disepakati kedua kubu calon. [ald/rmol.co]

SUMBER

Baca Selanjutnya

Jusuf Kala MONOPOLI ENERGI NASIONAL

 

Saat Prabowo di Debat Capres mengatakan ke JK "Jangan Pura2 Bersih"dan Jokowi bilang sebenarnya kita semua sudah tahu siapa saja kelompok yg menikmati masalah sumber energi. ( Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.Berlind

ung dibalik topeng kemunafikan ). Subhanallaaaaah

Monopoli energy Proyek PLTA/PLTU/PLTG Kalla Group Sulawesi Selatan :
1. PLTA Karama, Mamuju Rp 6 T
2. PLTA Ussu, Lutim (Bukaka Group)
3. PLTA Pinrang Rp 1,44 T (Bukaka Group)
4. PLTA Jeneponto (Bosowa)Sulawesi Tengah :
5. PLTA Poso I, II, III Rp 3 T (Kalla Group) … namun masyarakat sekitar tidak mendapat pasokan listrik krn dialihkan ke Sulsel dan SulbarSumatera Utara :
6. PLTA Pintu Pohan, Sumut (PT Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
7. PLTA Asahan, Sumut (PT Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
8. PLTG Sarulla, Tarutung, Sumut (PT Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
9. PLTG Pulau Sembilang, Batam US$92jt (PT Bukaka Barelang Energy-Achmad Kalla)
10. PLTA Merangin, Kerinci, Jambi US$700jt (Kalla Group)Pulau Jawa :
11. PLTU Cilacap, Jateng (Intim Group-Halim Kalla).

Seperti lagunya SLANK: Maling teriak Maling.Selamat Hari Tenang.Salam Indonesia Damai.

(Sebarkan Biar Adil.Jangan sok suci.Ini bukan fitnah tapi nyata, fakta dan hanya reaksi pembalasan dari pelecehan Jkw-JK ke kubu Prabowo-Hatta)

SUMBER

Baca Selanjutnya

Memilih di Tengah Kampanye Separatisme

Rintik hujan di musim winter, pukul satu siang itu. Usai memarkir mobil, saya melangkah menuju KJRI Perth, menunaikan tugas sebagai warga negara hari ini, mencoblos. Alangkah kagetnya saya, ada beberapa orang bule melakukan kampanye mendukung separatisme Papua di depan gedung KJRI, diawasi dua orang polisi Australia.

Mereka membawa bendera bintang kejora, menuntut referendum dan membawa poster bertulis NO PRABOWO. Mereka memanggil saya dan meminta saya memilih pasangan no. urut 2 dan mengatakan Prabowo adalah kriminal, brutal, penjahat dan orang berbahaya. Jangan dipilih.

Tersentak, dalam hati saya berkata, “Apa urusan kalian mengurus urusan domestik negara saya? Bukankah hanya kampanye sosmed satu-satunya yang dibolehkan saat ini?” Sambil membatin saya melangkah menuju tempat pencoblosan di halaman parkir KJRI. Menunaikan tugas saya, mencoblos. Usai mencoblos dan bercengkrama dengan home staffs KJRI, saya pamit kepada Pak Konjen dan berniat pulang.

Di luar pagar, pihak pendemo memanggil dan memberikan saya brosur-brosur separatisme. Maka saat itu spontan saya bertanya, “Kenapa kalian berkampanye menyuruh kami memilih Jok**i dan melakukan kampanyi hitam terhadap Prabowo? Kalian tahu tidak, 1 minggu sebelum pemilihan, pemerintah Indonesia menetapkan ini sebagai minggu tenang. Kalian mestinya tidak melakukan hal ini, karena ini sangat tidak etis.”

Seorang wanita, berkulit putih, membantah, “kami berhak berkampanye karena kami adalah negara demokratis yang bebas, dan kami tidak terikat sama sekali dengan peraturan Indonesia”, arogan wanita itu menjawab.

Jawab saya, “Okay, berarti kalian warga negara Australia tidak bisa menghargai negara kami. Kalau kalian mau demo, itu bukan urusan saya. Tapi kalau kalian melakukan kampanye hitam terhadap salah satu calon presiden RI yang sah (legitimate), apalagi di minggu tenang, maka itu artinya anda melanggar urusan domestik negara kami.”

“Tapi kami tidak mau negara dipimpin oleh seorang pembunuh dan pelanggar HAM yang jahat”, timpal temannya, masih ngotot. “

"Apa kalian yang lebih tahu tentang pemimpin kami dibandingkan rakyat Indonesia sendiri? Kalian lihat, di Mahkamah Internasional, yang dijatuhi vonis sebagai pelanggar HAM bukan Prabowo tapi mantan Panglima TNI. Dan orangnya juga tidak berada di kubu Prabowo. Justru Prabowo itu jenderal yang sangat memperhatikan kemanusiaan. Dalam operasi pembebasan sandera asing dari UK dan Belanda, yang ditawan di Mapenduma, anda lihat di youtube. Lihat betapa Prabowo sangat peduli dengan keselamatan nyawa setiap manusia. Tidak hanya nyawa sandera, tapi juga nyawa para penyandera. Karena bagi Prabowo, setiap manusia punya ibu dan keluarga yang membutuhkan dan menyayangi mereka, seperti juga kalian”, saya masih mencoba bersabar menjelaskan kepada mereka.

“Tapi hingga kini di Papua tetap terjadi pembunuhan oleh tentara terhadap rakyat Papua. Dan, mereka tetap hidup dalam kemiskinan yang parah”, seolah tak mau kalah, wanita berlogat Australia yang kental itu terus mempertahankan argumentasinya.

“Kalian dengar ya baik-baik. Sekitar tanggal 7 Juni lalu, tentara Indonesia dibunuh saat patroli di Papua oleh pasukan separatisme. Lalu, TNI melakukan penangkapan, dan dalam proses baku tembak menelan korban pimpinan separatisme. Yang terjadi tidak hanya kriminal tapi juga melanggar kedaulatan negara. Apa membunuh tentara yang bertugas bukan aksi pelanggaran Ham?", gugat saya.

“Dan kenapa kalian orang Australia mengurusi urusan domestik Indonesia, sedang kalian sendiri menyimpan banyak masalah dengan penduduk asli disini, bangsa Aborigin. Bandingkan, di Papua, kami menempatkan saudara-saudara

Papua kami sebagai gubernur, anggota parlemen, dan di jabatan-jabatan strategis negara lainnya. Setidaknya, saudara Papua kami selalu ada yang menjadi menteri dalam kabinet yang dibentuk Presiden kami. Apa kalian melakukan hal itu terhadap kaum Aborigin disini?”, agak naik nada bicara saya kali ini.

“Dan, kalian tahu tidak, anggaran daerah Papua sekarang ini sangat besar, bahkan dibandingkan provinsi lainnya. Itu terjadi sejak Papua mendapatkan status otonomi khusus. Kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, rakyat dan pemerintah daerah Papua, yang kekuasaannya dipegang orang Papua asli. Dan, kesejahteraan rakyat secara keseluruhan semakin diperhatikan pemerintah RI saat ini. Jadi lebih baik kalian mengurus urusan domestik negeri kalian sendiri!”. tutup saya tegas.

Lalu saya meninggalkan mereka yang terdiam. Dalam hati saya berkata, “untung waktu mencoblos tadi, saya tidak mengikuti apa yang kalian mau. Karena saya ingin NKRI selamanya utuh!”.

Prayudhi Azwar
Perth, 6 Juli 2014

SUMBER

Baca Selanjutnya

Tim Prabowo Nilai Jokowi Bohong Soal Koperasi pada debat capres-cawapres 5

JAKARTA, KOMPAS.COM - Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tetap yakin Joko Widodo pada saat kampanye pernah bicara bahwa petani tidak memerlukan koperasi.

Dalam debat terakhir capres-cawapres, Sabtu (5/7/2014), Prabowo bertanya perihal itu. Namun Jokowi membantah pernah menyebut petani tidak memerlukan koperasi dan menilai Prabowo telah mendapatkan informasi yang salah.

"Kita ada datanya. Ada di pemberitaan dari berbagai media online. Ada 18 berita kita kumpulkan. Ada buktinya, nanti saya kirimkan," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, saat dihubungi, Minggu (6/7/2014).

Menurut Tantowi, Jokowi telah berbohong dan tak mengakui pernyataan yang dilontarkannya sendiri. Dia menyayangkan sikap Jokowi itu. Tantowi menilai, sikap Jokowi berbanding terbalik dengan Prabowo yang secara tegas mengakui pertanyaan JK, bahwa dia pernah berbicara soal tuduhan kleptokrasi.

"Bukan mengelak, tapi memang ingkar, dia itu ingkar seperti itu bukan hal yang baru. Janji 5 tahun memimpin Jakarta, tapi nyatanya belum 5 tahun sudah meninggalkan," ujar Tantowi.

Tantowi lalu mengirimkan sebuah link berita dari vivanews.co.id. http://m.news.viva.co.id/news/read/513611-joko-widodo-anggap-koperasi-tak-tepat-untuk-petani-dan-nelayan  Pemberitaan itu berjudul, "Joko Widodo Anggap Koperasi Tak Tepat Untuk Petani dan Nelayan".

Pemberitaan yang senada jga bisa dilihat disini : https://id.berita.yahoo.com/jokowi-dinilai-ciderai-cita-cita-luhur-pendiri-bangsa-132103762.html

Dalam berita itu disebutkan, Jokowi berkampanye di Indramayu, Jawa Barat pada 17 Juni 2014). Menurut artikel itu, Jokowi mengatakan, koperasi tidak cukup membantu para nelayan dan petani dalam hal permodalan. Menurut dia, paling efektif adalah dengan memberikan bantuan langsung supaya subsidi pemerintah untuk petani dan nelayan itu langsung dirasakan.

Namun, saat debat Jokowi menampik informasi tersebut. Jokowi mengatakan Prabowo mungkin salah baca atau salah dengar karena menurut Jokowi semua orang tahu bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian. Dalam video YouTube, saat ke Indramayu, Jokowi menandatangani piagam perjuangan Desa Karangsong yang salah satu butirnya justru memperkuat koperasi nelayan.

SUMBER

Baca Selanjutnya

Terungkap lagi kebohongan jokowi pada debat capres-cawapres 5

"Solo pernah mendapat penghargaan Green City dari Kementerian Lingkungan Hidup, bisa dicek," ujar Jokowi semalam.

Dalam acara debat tadi malam Jokowi mengaku pernah mendapatkan penghargaan green city dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jokowi juga mengatakan bisa di cek.

Berikut hasil pengecekan ke TKP.

Penelusuran tim pada hari Minggu didapatkan keterangan bahwa Jokowi memang pernah raih penghargaan sebagai Green City pada tahun 2012 silam.

Pemberian itu dilakukan di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa 10 Juli 2012 dan dihadiri oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menperin MS Hidayat.

Tapi PEMBERIAN ITU TIDAK DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP !

Ternyata yg memberi penghargaan adalah pihak swasta bernama The La Tofi School of CSR,

The La Tofi School of CSR adalah sebuah lembaga yang berkonsentrasi dalam hal pelestarian alam.

Lembaga ini kemudian membuat Indonesia Green Award yang kemudian menilai perorangan, perusahaan atau lembaga pemerintah yang berperan serta dalam pelestarian alam.

Tim penilai dalam penghargaan IGA 2014 antara lain

1. La Tofi (Chairman The La Tofi School of CSR),

2. Hadi Daryanto (Sekjen Kementerian Kehutanan),

3. Aryanto Sagala (Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Peridustrian),

4. Mohamad Hasan (Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU),

5. Sudirman Saad (Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan),

6. Rida Mulyana (Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM).

Tapi, The La Tofi School of CSR bukanlah lembaga resmi yang berafiliansi kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Bo'ong lagi boong lagi.. hehe

SUMBER

Baca Selanjutnya

Karena 5 alasan ini,ulama & habaib se Jatim dukung Prabowo-Hatta

Merdeka.com - Ulama dan habaib di Jawa Timur sepakat mendukung pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa di Pilpres 9 Juli mendatang. Ada lima poin yang menjadi alasan mendukung pasangan Prabowo - Hatta.

Melalui forum Silaturahmi Ulama dan Habaib Jawa Timur, yang digelar di kediaman tokoh Madura di Surabaya, Ali Badri Zaini di Jalan Gadung, pada hari ini, Rabu siang (4/6), para ulama dan habaib mendeklarasikan diri sebagai pendukung pasangan yang diusung Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Golkar itu.

Dalam deklarasi itu, mereka juga menyatakan sikap bersama yang berisi lima alasan. Yang pertama, kata Ali Badri Zaini selaku Koordinator Relawan Prabowo - Hatta, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu memimpin bukan dipimpin.

"Yang kedua kami membutuhkan pemimpin yang mampu membangun Indonesia yang bersatu, adil dan makmur serta bermartabat. Ketiga, kami membutuhkan pemimpin yang cerdas, jujur, tegas berintegrasi dan berwibawa," katanya.

Kemudian, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu berkomunikasi dan bernegosiasi, dan lebih dekat membela kepentingan umat Islam serta kepentingan bangsa. "Dan yang terakhir kami membutuhkan pemimpin yang amanah," tegas Ali Badri.

Sementara itu, dalam deklarasinya, penggagas dukungan untuk Prabowo-Hatta sekaligus sebagai sang deklarator, Habib Zaid Alwi Alkaf mengatakan, dalam musyawarah dan menimbang secara syariat menggunakan kaedah akhfud dhararain (yang lebih minimal kekurangannya), disimpulkan bahwa Prabowo Subianto lebih maslahat dipilih sebagai presiden.

"Berdasarkan musyawarah dengan para ulama dan habaib se Jawa Timur itu, kami memutuskan mendukung Prabowo-Hatta, yang Insya Allah akan membawa kebaikan bagi umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia," tandas Habib Zaid Alwi.

SUMBER

Baca Selanjutnya

12 Ormas Islam Deklarasi Dukung Prabowo-Hatta

MENTENG (Pos Kota) – Simpatisan yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Menteng Square, Jakarta, Jumat (4/7).

Sebanyak 12 ormas yang mendeklarasikan dukungannya itu di antaranya Nahdatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad Al Islamiyah, Mathaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, IKADI, Azikra, Syarikat Islam Indonesia, Al-Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Persatuan Umat Islam (PUI).(toga/d)

SUMBER 

Baca Selanjutnya

Kalau Bukan PKI, Kenapa Harus Sewot dan Anarkis?

Memangnya ada yang salah kalau disebut PKI. Buktinya, anak PKI Ribka Tjiptaning kan kader PDIP dan beliau bangga mengaku dirinya anak PKI.

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah kalangan menyesalkan tindakan anarkis yang dilakukan massa Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) pendukung Jokowi-JK yang melakukan pengrusakan salah satu stasiun televisi.  Bahkan, capres Jokowi mendukung aksi anarkis tersebut, dengan alasan sudah tak sabar menahan amarah karena selalu menghadapi kampanye hitam yang bernuansa SARA.

“Memangnya ada yang salah kalau disebut PKI. Buktinya, anak PKI Ribka Tjiptaning kan kader PDIP dan beliau bangga mengaku dirinya anak PKI.  Kalau merasa bukan PKI, kenapa harus sewot dan melakukan tindakan anarkis.  Bukan hanya PKI saja, kesan publik pada PDIP kan sebagai partainya orang-orang Kristen dan Katolik (palagisme). Ini kan bukan rahasia umum lagi, semua orang tahu. Jadi, santai aja lagi, bilang aja Aku Ra Popo, kenapa harus melakukan kekerasan dan menodai bulan suci Ramadhan ini dengan cara-cara seperti itu,” ujar wartawan senior Rusmin Effendy menanggapi aksi anarkis massa pendukung Jokowi di Jakarta, Kamis (3/7).

Menurut Rusmin, masa pendukung Jokowi jangan merasa besar dan bangga dulu, harus bertindak rasional dan obyektif terhadap suatu masalah. “Kalau sampai Ramadhan ini diciderai dengan cara seperti itu, bukan tidak mungkin bisa membangkitkan emosional dan perlawanan umat Islam. Jangan memprovokasi masalah dan keadaan yang bisa memancing emosional masyarakat. Kalau umat Islam tersinggung dan melakukan jihat siapa yang berani menghentikannya. Karena itu, jangan nodai Ramadhan ini dengan tidakan dan perbuatan yang bisa memancing emosional, apalagi menyangkut aqidah,” ujarnya.

Dia berharap, masing-masing pasangan capres/cawapres harus mampu mengendalikan emosional massa pendukungnya untuk tidak berbuat hal-hal yang bisa memancing kerusuhan selama ramadhan. “Sangat disayangkan, seorang Jokowi justru mendukung aksi anarkis tersebut dengan alasan sudah kehilangan kesabaran karena selalu dihadapkan dengan kampanye hitam. Kalau Jokowi sosok yang bersih, santun, sederhana, dari keluarga terpandang, mana mungkin ada kampanye hitam. Justu kampanye hitam terjadi karena ada something wrong yang patut diklarifikasi,” tegasnya.

Dia mencontohkan, di media sosial ramai dipersoalkan latarbelakang keluarga Jokowi, khususnya menyangkut ayahnya yang bernama Widjiatno yang kemudian berubah menjadi Noto Nitihardjo, sedangkan ibunya bernama Sudhiatmi. Daerah kelahiran ibunya berasal dari Kelurahan Giriroto, Boyolali, sekitar 12 kilometer dari Surakarta yang dikenal basis utama PKI di Jawa Tengah pada tahun 1960 sampai 1980an.

“Persoalan ini kan bukan fitnah, tapi tulisan di media sosial. Kalau memang Jokowi jujur berdasarkan ajaran Islam, dia harus berani sumpah Al Quran yang menjelaskan secara detail jati dirinya dan menjawab semua tuduhan dan kampanye hitam. Kalau perlu membuat testimoni di media massa. Cepat atau lambat masyarakat juga akan tahu, siapa Jokowi yang sebenarnya. Ikon yang menyebutkan dirinya sebagai sosok yang santun, sederhana dan tegas hanyalah tipu-tipu belaka. Buktinya, kasus korupsi Jokowi selama menjabat Walikota Solo sudah dilaporkan ke KPK, tapi sampai sekarang tak ada kabarnya,” ujarnya.

Rusmin juga mengimbau masyarakat untuk cerdas memilih pemimpin dalam Pilpres 9 Juli mendatang, karena yang banyak ditonjolkan dari tim sukses sekarang ini hanyalah psy war (perang urat saraf), bukan war of ideas (perang ide) dan  war of wits (perang kecerdasan). Paling tidak, Pilpres 2014 ini harus menjadi momentum bangsa  memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan, kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti yang dilakukan Presiden AS Barack Hussein Obama saat pertama kali maju sebagai presiden dengan bukunya yang terkenal; “Change We can Believe in” melalui American Dream. 

“Bangsa ini merindukan sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan, bukan sekedar pencitraan melalui kartu KJS, revolusi mental, pembangunan tol laut, industri kreatif  dan sebagainya,” ujarnya.

Ari Purwanto

 SUMBER

Baca Selanjutnya

Kekerasan Pada Pers, Persilakan Rezim Otoriter Tumbuh Kembali

 

"Ini adalah cermin dari nilai yang ditanamkan oleh partai politik kader tesebut," ucap pengamat politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko kepada wartawan, Kamis (3/7).

Jakarta, Aktual.co — Aksi demonstrasi yang dilakukan kader PDIP yang tergabung dalam Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) di depan kantor TV One di Kawasan Industri, Pulogadung, Jakarta dan Yogyakarta adalah hal yang salah dalam demokrasi. Aksi itu tidak akan terjadi jika partai politik menanamkan nilai seperti nasionalisme, dan demokrasi dengan cara yang benar. 

"Ini adalah cermin dari nilai yang ditanamkan oleh partai politik kader tesebut," ucap pengamat politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko kepada wartawan, Kamis (3/7).

Dia menilai, kondisi kekerasan pada pers ini dalam bentuk intimidasi, menurut Anang sama saja dengan mempersilakan rezim otoriter tumbuh kembali.

"Indonesia terancam,  karena menurut saya indikasi negara tidak sehat adalah jika pers juga tak sehat," tandasnya.

Seperti diberitkan sebelumnya, Sekitar 60-an masa relawan perjuangan demokrasi (Repdem) yang berafiliasi dengan PDIP, Kamis (3/7) dini hari tadi mendatangi kantor TV One di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Mereka menuntut pertanggungjawaban TV One yang menyebut PDIP mengusung kader partai komunis Indonesia (PKI)

Ari Purwanto

 

SUMBER

Baca Selanjutnya

Asing Girang Kalau Jokowi Presiden, Bakal Leluasa Keruk Untung

"Hal ini antara lain ditandai dengan keberadaan donatur kampanye Jokowi yang usahanya berafiliasi dengan kepentingan asing," kata Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hankam, Letjen TNI Purn Romulo Simbolon, Jakarta, Kamis (3/7).

Jakarta, Aktual.co — Negara luar yang selama ini banyak mengambil keuntungan ekonomi dari Indonesia akan senang jika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI karena mereka bisa leluasa mengeruk keuntungan dari Indonesia.

"Hal ini antara lain ditandai dengan keberadaan donatur kampanye Jokowi yang usahanya berafiliasi dengan kepentingan asing," kata Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hankam, Letjen TNI Purn Romulo Simbolon, Jakarta, Kamis (3/7).

Di bawah kepemimpinan Presiden SBY, keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang positif ditengah kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu, terpeliharanya stabilitas politik dan keamanan yang dinamis serta diplomasi luar negeri, telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dalam percaturan global, antara lain ditandai dengan ditempatkannya Indonesia sebagai anggota G-20.

"Hal tersebut tercipta karena adanya kepemimpinan pemerintahan yang memiliki kemampuan dan kecerdasan," jelasnya.

Ke depan, paska SBY, untuk menjaga keberlanjutan keberhasilan pembangunan, Indonesia membutuhkan Presiden yang berani mandiri, mampu dan cerdas. "Indonesia negara yang kaya dengan potensi SDA. Bagi negara luar lebih nyaman bila Indonesia menjadi negara yang stabil tapi tidak kuat dan lemah sehingga mudah dieksploitasi", bebernya.

Pada tahun 90-an era pemerintahan Suharto, Indonesia pernah disebut sebagai Macan Asia bahkan diramalkan akan tumbuh menjadi salah satu negara kuat ekonomi dunia karena kaya dengan potensi SDA dan keberhasilan pembangunan ekonominya. Sementara Prabowo selalu gelorakan visi kebangkitan Indonesia sebagai Macan Asia.

"Prabowo memiliki tekad, keberanian, kemauan, dan kemampuan untuk mewujudkan ide tentang kekayaan alam Indonesia sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Logikanya, hal inilah yang bikin tidak nyaman negara luar. Karena kalau Indonesia kuat, dikhawatirkan sebagai ancaman serta mereka tidak lagi bisa mengeksploitasi Indonesia untuk kemakmuran mereka", tutupnya.

Laporan: Adi Adrian

Ari Purwanto

SUMBER

Baca Selanjutnya

Dewan Pers Kecam Tindakan Kader PDIP Segel TV One Yogyakarta

"Kami mengecam dan menyesalkan tindakan vandalisme yang dilakukan kader-kader PDIP dan para pendukungnya yang merasa tersinggung oleh tayangan (TVOne) itu," kata anggota Dewan Pers Nezar Patria dalam diskusi yang digelar Lingkar Kajian Wartawan Pemilu di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/7).

Jakarta, Aktual.co — Dewan Pers mengecam tindakan penyegelan yang dilakukan kader-kader PDI Perjuangan terhadap Kantor TV One di Yogyakarta. Dewan pers memandang aksi tersebut tidak dibenarkan jika memang dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah.

"Kami mengecam dan menyesalkan tindakan vandalisme yang dilakukan kader-kader PDIP dan para pendukungnya yang merasa tersinggung oleh tayangan (TVOne) itu," kata anggota Dewan Pers Nezar Patria dalam diskusi yang digelar Lingkar Kajian Wartawan Pemilu di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/7). 

Nezar sudah mendapatkan informasi penyegelan TV One di Yogyakarta yang disertai tindakan vandalisme kader-kader banteng moncong putih. Yakni dengan menuliskan kata-kata yang disebutnya cukup kasar. Selain itu juga tindakan sekelompok orang kemarin malam di TV One Pulogadung.  "Kami mengecam tindakan itu," katanya. 

Untuk diketahui, Kantor TVOne Biro Daerah Istimewa Yogyakarta disegel massa PDI Perjuangan pada Rabu (2/7) malam. Ini dilakukan karena pemberitaan TVOne soal calon presiden Joko Widodo dan komunisme dinilai terlalu menyudutkan. 

Penyegelan oleh massa ini juga disertai dengan aksi vandalisme atau mencorat-coret bangunan kantor TV swasta tersebut. 

(Ant)

Ari Purwanto

SUMBER

Baca Selanjutnya

vidio wawancara Wawancara Prayudhi Azwar aktifis 98 dengan TV One yang menghebohkan

 

Ini vidio wawancara Wawancara Prayudhi Azwar aktifis 98 dengan TV One yang menghebohkan, seorang prayudhi azwar yg awalnya benci dengan prabowo malah berbalik jadi penganggum prabowo. Vidio rekaman ini kemaren jadi trading topik diberbagai situs media sosial dan diskusi online.

Vidio ini banyak membuat orang yang awalnya benci ama prabowo berubah jadi suka.

Bagi yg pengen mendownload langsung dgn menggunakan HP atau gadgets lrbih mudah sebab sudah saya kompres ukurannya menjadi lebih kecil cuma 24 MB dengan format 3GP dan saya simpan disitus hosting file geratisan berbasis wapsite.

Silahkan download pada link dibawah ini:

http://upfile.mobi/542769

Atau bagi yang ingin menontonnya langsung di youtube silahkan lewat link dibawah ini :

http://www.youtube.com/watch?v=4XCIXrY4hek

Baca Selanjutnya

Soal Temuan BPK, Ketua DPRD DKI: Ini Kado Pahit Untuk Jakarta

BPK memeriksa anggaran Dishub DKI pada 2013 dalam pengadaan armada bus Transjakarta yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak wajar senilai Rp118,40 miliar dan Rp43,87 miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan mengungkapkan keterkejutannya atas laporan pemeriksaan Badan Pengelola Keuangan (BPK) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2013 adanya kerugiaan daerah senilai Rp1,54 triliun.

"Saya kaget, belum saya baca, baru terima 1 buku dan masih ada yang lain. Saya lihat banyak sekali temuan menyangkut uang sekian banyak. Ini peringatan buat DKI untuk  memperbaiki pengelolaan anggaran," ucapnya seusai rapat paripurna DPRD DKI, Jumat (20/6/2014).
Ferial menuturkan laporan pemeriksaan BPK yang diberikan kepada Pemprov DKI menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-487 Jakarta menjadi kado pahit bagi DKI.
"Iya kado pahit DKI betul. Adipura kagak dapat, ini kagak dapat, jadi dapat yang mana? Enggak tahu ini," katanya.
Dia menghimbau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pada tahun ini agar tidak terlalu tinggi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada tahun ini.
"Cepet diserap. Kalau enggak cepet, Silpa kita bukan Rp7 triliun lagi tetapi bisa lebih. Upayakan waktu yang ada," Ferial.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti menuturkan tingginya jumlah kerugian DKI dari hasil pemeriksaan BPK pada laporan keuangan tahun anggaran 2013 dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan karena BPK melakukan audit hingga tingkat kelurahan.
"Iya, sampelnya bukan sampel seperti tahun lalu tetapi menyeluruh hingga tingkat kelurahan jadi banyak gitu," ujarnya.
Untuk mengantisipasi akan adanya kerugian anggaran daerah pada tahun mendatang, pihaknya akan membuat aturan baru sehingga mencegah para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) melakukan penyelewengan.
"Ya memang segera kami tindak lanjuti, kemudian sesuai dengan pekerjaan yang berlaku. Akan diperbaikin untuk tahun 2015, karena kami butuh untuk pembangunan progresif. Sebab itu, perlu dibuatkan aturan baru atau peraturan gubernur yang baru," terang Endang.
Seperti diketahui, nilai kerugian DKI Jakarta mencapai Rp1,54 triliun tersebut didapat dari  adanya temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp85,36 miliar, temuan potensi kerugian daerah senilai Rp1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp95,01 miliar dan temuan tidak ekonomis, tidak efisien dan tidak efektif (3E) senilai Rp23,13 miliar.

SUMBER

Baca Selanjutnya

Warga Solo Kembali Laporkan Jokowi ke KPK

JAKARTA- Tim Advokasi Anti Kebohongan Surakarta (TANGKIS), kembali menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat 27 Juni 2014. Kedatangan mereka untuk mengadukan kasus dugaan korupsi pada Badan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS).

Salah satu tim advokasi Tangkis, Baskoro, menjelaskan kasus tersebut sudah diadukan ke KPK pada tahun 2012, namun tidak mendapat respons karena dinilai belum memenuhi unsur tindakan korupsi.

"Dana itu kerugian sekira Rp12 miliar. Dana yang diajukan 23 miliar. Setelah diaudit oleh salah seorang konsultan program,  konsultanya Jokowi (saat menjabat Wali Kota Solo), anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Solo, cuma membutuhkan dana Rp10,6 miliar," ujar Baskoro kepada Okezone, Sabtu (27/6/2014).

Diceritakannya, pada saat itu Wahyu selaku konsultan Kartu Solo Pintar, embrio dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), memberikan wejangan pada Jokowi bahwa program tersebut terjadi dobel anggaran, sayangnya Jokowi tak mengindahkannya. Bahkan, Wahyu didepak dari konsultan.

Karena itulah dirinya kembali mengajukan laporan pada Abraham Samad Cs dengan membawa tambahan bukti serta menghadirkan Wahyu sebagai saksi.

"KPK setelah mendengarkan kesaksian Pak Wahyu menyatakan akan menindaklanjuti. Dan saya tegaskan, adanya laporan kami ini tidak berkaitan dengan pencapresan. Murni perkara dugaan korupsi yang terjadi," tandasnya.(fid) (ahm)

SUMBER

Baca Selanjutnya